Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengaku takkan terganggu apabila ada partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang resmi menolak gugatan Pilpres 2024 Anies dan Ganjar.
Ia menyatakan PAN menyerahkan sepenuhnya persoalan itu ke Prabowo selaku presiden terpilih dan pimpinan koalisi.
“Kami yakin Pak Prabowo tidak akan mengubah atau istilahnya gara-gara ada partai lain masuk terus yang sudah lama ini terganggu. Saya tidak lihat di Pak Prabowo yang sifatnya seperti itu, Pak Prabowo orang baik,” kata Yandri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yandri menyebut PAN tidak masalah apabila ada parpol di luar KIM yang akan bergabung nanti. Ia mengaku PAN terbuka akan itu. Ia menilai Prabowo merupakan orang yang berkomitmen dalam memegang prinsip yang telah disepakati bersama.
“Kalau ada yang mau bergabung ya silahkan, kita bukan kapasitas PAN untuk menolak. Kita serahkan penuh kepada Pak Prabowo,” ucap dia.
Pada saat yang sama, Yandri kembali menekankan perihal kursi menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo. Ia menyebut mereka telah memberi mandat penuh ke Ketum Zulhas untuk melakukan komunikasi.
Ia menyatakan PAN secara penuh siap untuk mendukung jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan.
“Sekali lagi mengenai posisi apa dan berapa, prinsipnya kami siap mengirimkan kader-kader terbaiknya,” ujarnya.
KPU akan kembali menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4) besok usai MK menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Usai Pilpres 2024 rampung, narasi rekonsiliasi antar rival politik pun mencuat. Semisal, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menekankan rekonsiliasi akan segera dilaksanakan.
Ia menyebut Prabowo kini juga telah mengutus beberapa orang untuk menemui tokoh demi rekonsiliasi ke depan.
“Rekonsiliasi akan dilakukan termasuk dengan pimpinan partai politik ataupun dengan tokoh-tokoh yang bisa dianggap sebagai sebuah simbol untuk persatukan bangsa,” kata Muzani.
(mnf/DAL)